Kemungkinan Ibu Kota Dipindah kan Di Luar Jawa

Ibu Kota Jakarta

Jakarta - Pemerintah berencana memindahkan lokasi ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa. Salah satu lokasi yang tengah dibidik adalah Palangka Raya di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan pemerintah perlu memperhatikan berbagai aspek untuk melakukan perpindahan ibu kota ke luar Jawa. Terutama pertimbangan terhadap dampak yang mungkin terjadi pada iklim usaha dan investasi, yang selama ini berpusat di Jakarta.

"Mengingat biaya perpindahan ibu kota akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, perlu dipertimbangkan mungkin setelah kondisi ekonomi membaik dan APBN kita mumpuni untuk itu. Jika sampai di pindahkan ke Palangkaraya akan menambah beban biaya dan waktu, tentu ini akan menjadi menurunkan daya saing iklim investasi dan usaha," kata Sarman kepada detikFinance, Jakarta, Jumat (14/4/2017).

Sarman menilai, akan lebih baik pemerintah juga mempertimbangkan lokasi lain yang dekat dengan Jakarta sebagai pengganti ibu kota. Pasalnya, selama ini interaksi perusahaan dengan pemerintah pusat sangat tinggi untuk mengurus berbagai perizinan dan kebijakan lainnya.

"Dari sisi kacamata pengusaha, jika memang keinginan pemerintah ingin memisahkan ibu kota negara dengan pusat bisnis dan ekonomi, maka kami akan lebih setuju jika dipindahkan ke wilayah yang tidak terlalu jauh dengan ibu kota lama," ungkap Sarman.

"Mungkin perlu dipertimbangkan ke wilayah Jonggol, Cariu, Karawang, Purwakarta atau mungkin Banten yang lahannya masih tersedia dan pengusaha dari Jakarta tidak terlalu jauh untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan Pemerintah pusat. Sehingga dari sisi efisiensi biaya dapat ditekan dan mengurangi cost pelaku usaha," sambungnya.

Maka dari itu, Sarman mengatakan, pemerintah harus benar-benar mengkaji dengan benar dan matang, supaya rencana pemindahan ibu kota dapat berdampak baik dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

"Perlu kajian, evaluasi dan penelitian yang konprehensif sehingga perpindahan ini mendapat dukungan dari seluruh masyarakat. Namun semuanya kembali kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang terbaik dan bermanfaat untuk masyarakat banyak umumnya, pelaku usaha khususnya," tuturnya. (ang/ang)